Observasi Pasca Program Suara kita di Tunjungtirto

SMS Memfasilitasi Komunikasi Jaringan yang sudah Terbangun

                  Program Suara Kita yang dikembangkan oleh WYDII untuk masyarakat desa Tunjungtirto bertujuan mengujicobakan model gali pendapat masyarakat khususnya terhadap kelompok perempuan melalui SMS terkait usulan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Program SMS yang berjalan selama 9 bulan (Oktober 2015 – Juni 2016) ini melibatkan sebanyak 550 orang, 354 perempuan dan 201 laki-laki. Dalam proses pelaksanaan program, IMG_9034 WYDII bekerjasama dengan para pegiat di dusun yang bertugas menjaring responden, sekaligus memonitor proses SMS yang sedang berjalan. Program ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari mendekati beberapa pihak aparat desa atau tokoh-tokoh kunci hingga sosialisasi program kepada warga desa, baik melalui diskusi kecil maupun pelatihan penguatan dan pengenalan program berbasis gender tiga (3) jam. Tujuan khusus dari sosialisasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi atas rancangan program, juga mendorong partisipasi warga untuk terlibat aktif di seluruh kegiatan project, terutama selama proses SMS Gali Aspirasi Suara Kita.

SMS sebagai Stimulator Interaksi

WYDII melakukan beberapa kali kegiatan bersama kelompok mensosialisasikan dan sekaligus menjajaki sejauh mana peran perempuan dalam proses pembangunan desa yang sudah berjalan. Dari hasil diskusi dan observasi pada proses pendampingan yang dilakukan Tim WYDII, secara garis besar terdapat dua macam dampak yang dihasilkan dari project SMS Gali Aspirasi Suara Kita. Pertama, bagi warga desa yang terlibat dalam program, terutama perempuan yang tidak terbiasa berorganisasi di lingkungan mereka, mengalami sedikit peningkatan kesadaran terkait masalah-masalah pembangunan desa; Kedua bagi warga desa terutama perempuan yang sudah terbiasa aktif di organisasi desa, seperti PKK, Posyandu atau PAUD mereka menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi. Dalam beberapa kesempatan, kelompok perempuan ini justru menjadikan SMS gali aspirasi sebagai medium bagi mereka untuk tampil di pertemuan-pertemuan formal sosial-kemasyarakatan.

Sementara itu, bagi mereka yang sejak awal memang tidak pernah aktif di kegiatan masyarakat– meski rata-rata dari mereka adalah anggota aktif dari organisasi sosial-keagamaan tetapi kehadiran mereka masih sebatas hadir, tidak untuk mengekspresikan aspirasi mereka atau mewakili kelompok tertentu. Adapun beberapa kendala untuk mencapai hasil yang maksimal dari dua ketegori resposnden perempuan yang berbeda tersebut adalah; terbatasnya kesempatan berinteraksi terutama bagi kelompok perempuan yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk memproses gagasan yang kita sampaikan atau untuk membangun kepercayaan diri mereka. Terbatasnya kemampuan ekspresi dan retorika mereka, kepercayaan diri untuk berbicara dan berinteraksi dalam setting formal yang rendah, dan masih adanya apatisme–meski sudah sedikit berkurang karena realisasi beberapa program pembangunan kepala desa yang bisa dirasakan oleh banyak warga desa.

Kendala Tehnis

Untuk pertama kalinya, masyarakat desa Tunjungtirto dan khususnya kelompok perempuan difasilitasi melalui model SMS gali pendapat untuk menyampaikan aspirasi dan usulannya perencanaan pembangunan desa. Calon responden yang dipilih oleh para koordinator di masing-masing RW difasilitasi dengan pulsa  di semua putaran SMS, yang berlangsung selama lima (5) putaran. WYDII juga memberikan phone seluler kepada beberapa responden yang tidak memiliki HP. Indikator penerima HP antara lain, pertama mereka belum memiliki HP, berasal dari keluarga sosio-ekonomi bawah, berdasarkan bentuk rumah tinggal dan jenis pekerjaan. Menariknya, beberapa dari mereka yang diindentifikasi oleh Tim WYDII untuk diberikan bantuan HP, tidak serta merta menerima dengan tangan terbuka. Mereka yang teridentifikasi untuk menerima bantuan HP, pada awalnya merasa tersinggung dan menolak menerima HP–meski pada akhirnya setelah dibujuk mereka bersedia menerima. Sebaliknya, terdapat beberapa dari penduduk yang tidak teridentifikasi untuk menerima sumbangan HP––justru datang dan meminta HP dari WYDII.

Selama sembilan (9) bulan program SMS gali aspirasi (mulai dari proses persiapan hingga penyelesain hasil analisis yang terakhir), WYDII telah mengirim tiga puluh tujuh (37) SMS pertanyaan dan lebih dari tiga puluh (30) SMS pemberitahuan atau himbauan, baik kepada seluruh responden maupun kepada individu yang dinilai perlu segera mendapatkan respon balik dari Tim WYDII berdasarkan urgensi dari SMS yang mereka kirim. Pesan pemberitahuan atau himbauan ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman, menginformasikan pengiriman pulsa, menjawa Pada tahap awal pelaksanaan SMS, terdapat cukup banyak kendala tehnis, terutama signal yang sangat lambat yang menyebabkan resepsi tunda (delay) dari dua arah–delay hingga mencapai 2 hari. Proses tunda yang sangat lama ini menyebabkan rendahnya jumlah laporan yang masuk di router setiap 12 jam setelah pengiriman, cukup rendah. Rata-rata respon dari putaran pertama hanya mencapai 34%. Tetapi setelah dilakukan berbagai pembenahan, prosentasi laporan yang masuk terus mengalami peningkatan hingga mencapai 75% ditahap ke empat, dan menurun 2% di putaran terakhir (lihat tabel 1). Meski pada akhirnya, kita dapat mengatasi beberapa kendala tehnis, tetapi masih saja terdapat beberapa SMS tunda, atau bahkan tidak masuk di dalam sistem. Informasi ini kita peroleh atas konfirmasi beberapa responden terhadap koordinator yang menyatakan bila mereka sudah membalas SMS, padahal SMS mereka tidak tercatat di dalam sistem SMS Suara Kita.R5Picture1

Pada SMS putaran pertama yang berlangsung mulai tanggal 24 Oktober – 2 November 2015, kita mengirimkan 12 SMS pertanyaan. Mengapa kita mengirim jumlah SMS pertanyaan yang banyak dalam waktu yang singkat karena kita memiliki agenda besar agar kita dapat menyampaikan hasil survei di acara Musdes pada tanggal 7 November 2015, sebab keterlibatan kita di acara Musdes pada awal pelaksanaan project Suara Kita ini sangat menentukan langkah-langkah berikutnya, terutama terkait kerjasama dan meraih momentum dengan perangkat desa Tunjungtirto. Dengan menilik hasil SMS tahap pertama yang begitu rendah, kita memutuskan untuk mengulang beberapa pertanyaan kunci di SMS tahap kedua.  Pengulangan beberapa pertanyaaan ini tampak menimbulkan ketidaksabaran responden. Tetapi karena monitoring yang cukup dekat, lebih dari 55% responden tetap bersedia menjawab SMS pertanyaan ulang tersebut. IMG_5042 Selain itu, perubahan mendasar yang dilakukan oleh Tim WYDII untuk mengatasi kendala tehnis ini adalah memutuskan untuk menggunakan router/sistem lokal. Sebelumnya, di tahap pertama, project ini mengunakan router/sistem yang berbasis di Montreal, Canada. Salah satunya, karena perbedaan waktu sedikitnya 12 jam, router pun di setting pengiriman SMS otomatis.  Dengan begitu, pada saat pengiriman pertanyaan SMS tersebut, router sama sekali tidak mengenal kondisi lapangan di desa Tunjungtirto. Apakah listtrik pada saat pengiriman padam atau tidak, apakah signal muncul, cuaca buruk atau tidak, yang semua ini sangat menentukan kelancaran diterima tidaknya SMS dari dua arah. Semua aspek tersebut juga menentukan lama delay SMS pertanyaan/jawaban akan muncul dalam masing-masing HP responden maupun di router Suara Kita.

Program Pembangunan Sensitif Gender

Gender mainstreaming dan transparansi adalah pra-syarat kunci dalam pewujudan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Berbagai strategi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat  kabupaten/Kota (kementrian/lembaga, pemerintah propinsi, kabupaten kota) sudah diwajibkan, artinya suka tidak suka, mau tidak mau, mampu tidak mampu, penyelenggara pemerintah harus dapat mewujudkan good governance tersebut. Memang, seakan-akan desa tidak menjadi bagian pengelola pemerintahan, baik secara otonom maupun struktural. Akan tetapi setelah lahir UU Desa, dimana desa juga mempunyai kewenangan mengelola sejumlah sumberdaya anggaran untuk ksejahteraan masyarakatnya, maka muncul berbagai regulasi dan pra-syarat yang tidak berbeda jauh pengaturannya dengan pengelolaan jenjang pemerintah di atasnya, tingkat kabupaten atau kota. Artinya, desa juga harus dapat memujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana di dalamnyaa termasuk perumusan program-progrm pembangunan yang prosesnya partisipatoris dan transparan, sementara produknya harus sentifi gender.

Program yang sensitif gender bisa dilakukan dari hal-hal yang sangat mudah dan praktis, misalnya bagaimana mendorong keterwakilan perempuan secara proporsional sebagai aktor atau pelaku pembangunan, sehingga apsirasi, pengalaman, kebutuhan dan permasalahan perempuan bisa terakomodir dan terintegrasi dalam pembangunan, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Selama ini, sebetulnya sudah ada upaya untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan, akan tetapi masih belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi perempuan untuk bisa terlibat secara langsung dalam proses pembangunan belum dicarikan solusi terbaiknya, karena harus dipahami bahwa kebutuhan dan permasalahan perempuan untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan sangat berbeda dengan para laki-laki. Misalnya, ketika kebiasaan Musdes dilakukan hingga tengah malam. Bagi warga desa laki-laki itu dinilai sebagai hal yang lumrah. Tetapi bagi perempuan, banyak sekali kendala untuk bisa hadir di Musdes yang digelar hingga tengah malah. Ketika elit di tingkat desa tidak mencarikan upaya, bagaimana agar aspirasi perempuan tetap bisa masuk dalam proses perencanaan pembangunan walau kehadiran dalam Musdes terbatas, secara langsung akan mengeliminasi kepentingan perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak tahu tentang kebutuhan perempuan, tetapi pola pikir (mind set) yang layak terbangun saat ini masih terbatas pada norma-norma lama, dimana pembangunan adalah urusan laki-laki.

Tranparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa seringkali terdengar menjadi sangat asing karena sebagian besar belum terjadi mekanisme yang sesungguhnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja kepala desa kepada warga yang memilihnya. Hal ini seringkali di maklumi karena “dianggap” desa memang tidak punya anggaran yang cukup dan harus dipertanggungjawaban sesuai dengan kaidah transparasi dan akuntabilitas. Tidak banyak pihak yang kemudian mencermati dan atau mengkritisi laporan pemerintah desa.  Bahkan pada level yang sangat sederhana saja, mekanisme yang mengarah pada transparasi dan akuntabilitas juga belum bisa diwujudkan, misalnya dengan mempublikasikan atas apa yang dilakukan dan pertanggungjawabkan keuangan secara terbuka. Dimana kelompok mana pun termasuk kelompok marginal dapat mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Dengan model SMS Galis Aspirasi, pendapat sebetulnya juga bisa menjadi media untuk bagi penyelenggara pemerintahan desa untuk menyampaikan secara ringkas apa yang sudah mereka lakukan, terutama kepada kelompok masyarakat yang tidak bisa hadir dalam musyawarah desa tentang kinerja pemerintah desa beserta usulan perbaikannya. 

Peluang Replikasi

Menilik hasil SMS Gali Aspirasi Suara Kita, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, terutama berhasil membangun dinamika partisipasi warga terkait isu-isu pemberdayaan dan pembangunan desa menjadi lebih dinamis. Tingkat kepercayaan warga, terutama perempua juga meningkat. Beberapa contoh dapat dilihat dengan jumlah partisipasi perempuan di forum-forum pembahasan masalah pembangunan desa meningkat, retorika pemberdayaan perempuan juga seringkali muncul di forum-forum formal, baik itu disampaikan oleh warga maupun oleh perangkat desa, termasuk kepala desa. Hasil yang lebih menggembirakan adalah diakomodasinya beberapa usulan warga yang disampaikan lewat SMS. Untuk beberapa usulan yang masih belum diakomodasi untuk anggaran pembangunan 2016, dijanjikan oleh kepala desa akan diakomodasi pada anggaran tahun 2017. Untuk itu, model SMS Gali Aspirasi ini sangat mungkin untuk direplikasi di wilayah lain.

Ada beberapa alasan yang mendasari, secara yuridis (dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) sudah sangat kuat bahwa perencanaan pembanguan harus melibatkan semua unsur di masyarakat termasuk afirmatif untuk pelibatan kelompok perempuan. Ketika sudah masuk dalam sebuah regulasi sesungguhnya statusnya adalah mengikat bagi para penyelenggara pemerintah di berbagai level, termasuk desa untuk melaksanakannya. Secara de-fakto, memang ada banyak masalah dan keterbatasan dalam memenuhi unsur partisipasi yang bersifat langsung, baik itu dari sisi masyarakatnya sendiri, termasuk kelompok marginal dimana di dalamnya juga perempuan, maupun dari sisi penyelenggara sehingga pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan ini bisa bersifat tidak langsung. Artinya, tidak  selalu harus melalui forum musyawarah desa atau musrenbang. Di era informasi ini,  ada kemudahan-kemudahan dalam proses partisipasi yang dapat memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi. Hampir semua masyarakat saat ini mampu mengakses tehnologi informasi, minimal dalam bentuk phone seluler dengan konten SMS. Replikasi model SMS Gali Aspirasi warga desa, termasuk aspirasi kelompok marginal menyuarakan aspirasinya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atas pembangunan di tingkat desa. Tentunya, memang dalam mengembangkan sebuah inovasi (sebut saja gali pendapat via SMS) selalu ada tantangan dan pra-syarat yang harus dipenuhi oleh para aktornya. Dan yang paling mendasar adalah pra-syarat komitmen dari para elit di tingkat desa untuk secara serius mewujudkan ruang  dan mengisi partisipasi masyarakatnya terutama kelompok marginal sesuai janji konsitutinya.

Kondisi dan Piranti

Mereplikasi model SMS Gali Aspirasi Suara Kita merupakan wujud sederhana pelibatan masyarakat membutuhkan piranti  dan mekanisme agar proses dan hasilnya bisa lebih maksimal. Piranti yang harus disiapkan antara lain adalah sebagai berikut :

  • Komitmen pengambil kebijakan di tingkat desa (minimal Kades dan BPD), hal ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menyiapkan piranti yang lain. Salah satu hal yang juga cukup penting dari komitmen adalah ketika masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marginal memberikan usulan dan pendapat harus direspon, agar mereka tidak merasa diabaikan suaranya. Karena seringkali, elit atau pengambil keputusan lebih memprioritaskan suara dari kelompok mayoritas dan terikat oleh kepentingan politiknya.
  • Perlu adanya kebijakan yang jeals. Partisipasi kelompok marginal termasuk perempuan, gender mainstreaming dan mekanisme yang mampu menjamin transparansi akan lebih mudah diwujudkan, kalau dilengkapi dengan payung hukum di tingkat desa (Perdes). Walaupun regulasi nasional sudah terbentuk, tetapi secara psikis desa perlu membiasakan warga dan aparatnya dengan Perdes.
  • Perlunya alokasi dana dan sumberdaya manusia untuk pengoperasian dalam jangka setidaknya selama 3 tahun. Desa harus menyiapkan personel yang mampu mengolah SMS Gali Aspirasi juga dana yang cukup agar program SMS Gali Aspirasi tidak terbengkelai ditengah jalan.

Secara tehnis pada pemanfaatan tehnologi ini, perlu disiapkan tenaga atau personal yang memang mempunyai kompetensi dalam mengirim, merespon dan mengolah semua masukan  masyarakat melalui tehnologi tersebut. Upaya menyadarkan masyarakat untuk memahami mekanisme ini juga penting, agar tidak terjadi permasalahan ketika model diujicobakan. Ketersediaan anggaran dari ADD dan DD sebenarnya sangat memungkinkan untuk mendukung partisipasi masyarakat melalui berbagai strategi termasuk dengan menggunakan model SMS Gali Aspirasi.

* Sutiah dan Siti Nurjanah adalah angota Tim Suara Kita

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*